Kemendikbud: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan

03 February 2022 · 7 bulan yang lalu Kemendikbud: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan Foto : Kemendikbud: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup memakan waktu dan pemikiran yang tidak sedikit. Meratanya pendidikan bukan hanya permasalahan di kota-kota kecil atau desa-desa terpencil saja, tetapi juga di tengah masyarakat kota besar. Hal tersebut terjadi ketika momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana polemik dikotomi antara sekolah favorit dan tidak favorit menjadi hal yang sangat menonjol.

Sekolah yang dianggap favorit selalu penuh dengan pendaftar peserta didik dari zona mana saja sehingga menjadi sebuah kesenjangan bagi sekolah yang dituding kurang favorit bagi masyarakat. Persoalan favorit dan tidak favorit bukan hanya soal sistem belajar di sekolah tersebut, tetapi juga soal prestasi dan keadaan ekonomi.

Dikotomi tersebut tentu bukan hanya persoalan pendidikan saja, tetapi merambah pula kepada kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi. Bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang tinggi, dapat memilih sekolah mana saja. Sedangkan, bagi mereka dengan kondisi ekonomi terbilang rendah, meski memiliki prestasi, tetapi hal itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menuntut ilmu di sekolah yang memasuki kategori favorit. Maka, persepsi yang muncul adalah sekolah dengan kulitas tinggi pun hanya dapat diraih oleh peserta akademik dengan tingkat ekonomi dan sosial yang tinggi, sedangkan sekolah dengan prestasi belajar yang kurang, umumnya peserta dari keluarga kurang mampu.

Permasalahan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikotomi tersebut terjadi bukan hanya setahun dua tahun saja tetapi hampir menjadi budaya di tengah masyarakat, terutama bagi calon siswa sekolah pilihannya tersebut.

Maka, pemerintah pun menerapkan zonasi sebagai strategi yang utuh dan terintegrasi dalam memeratakan pendidikan. Melansir dari laman Kemdikbud, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, bahwa zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Sistem zonasi memang masih terbilang baru di Indonesia. Setelah melalui berbagai kajian yang cukup panjang, mulai 2017 lalu sistem zonasi pun mantap dicanangkan. Hal tersebut sebagai upaya pemerataan pendidikan dalam mengurangi kesenjangan antar zona. Sistem zonasi juga merupakan amanat nawa cita dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian diselaraskan oleh Kemendikbud.

Sosialisasi Zonasi Pendidikan 2019

Pada tahun 2019 ini pun Muhadjir Effendy memastikan bahwa sistem zonasi akan tetap berjalan, seperti yang tercantum dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

Berbeda dengan tahun lalu di mana PPDB diinformasikan menjelang tahun ajaran baru akan dimulai. Tahun ini, Kemendikbud akan mengeluarkan pengumuman jauh-jauh hari, mulai dari Januari hingga Mei 2019 sehingga ada waktu untuk melakukan sosialisasi.

Muhadjir melanjutkan, jika biasanya siswa yang mendaftarkan diri ke sekolah, maka sekarang sekolah pun pro-aktif melakukan pendataan calon peserta didik. Pun Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri karena sistem zonasi juga erat hubungannya dengan data kependudukan wilayah.

Pada Permendikbud No.14 Tahun 2018 Pasal 16 menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik dari zona terdekat sekolah sebanyak 90 persen dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kemudian pada Pasal 19, sekolah yang dikelola pemerintah daerah memberikan alokasi tempat (kuota) dan memberikan pembebasan biaya untuk peserta didik dari kalangan tidak mampu, sebanyak 20 persen dari jumlah peserta didik yang diterima.

Kedua hal tersebut sebagai upaya pemerataan pendidikan serta mengurangi angka anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di Indonesia. Membicarakan pendidikan memang tidak terlepas dari kesejahteraan dari segi ekonomi sehingga aspek tersebut pun perlu diperhatikan pula demi Indonesia yang sejahtera di berbagai sektor.


SMK Dominasi Tingkat Pengangguran, Kok Bisa?
SMK Dominasi Tingkat Pengangguran, Kok Bisa?
03 February 2022 · 7 bulan yang lalu
Kemendikbud: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan
Kemendikbud: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan
03 February 2022 · 7 bulan yang lalu